Di beberapa daerah miskin di China seperti Provinsi Guizhou atau Guangxi, peternakan hewan liar merupakan sumber penting bagi pendapatan masyarakat setempat.

“Keputusan ini (larangan perdagangan dan pengonsumsian hewan liar) akan memberi dampak kerugian ekonomi bagi para peternak. Jadi, pemerintah daerah harus mendukung mereka sembari mereka beralih ke bisnis lain dan menawarkan dukungan keuangan,” kata Yang.

Profesor hukum lingkungan di University of Political Science and Law di Beijing, Wang Canfa, menuturkan bahwa pemerintah China harus memberi bantuan untuk merubah industri pembiakan. Sebab, industri tersebut terbilang cukup besar.

Menurut Wang, kebijakan tersebut akan memberi pengaruh terhadap banyak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan sebuah skema yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri.

Para penasihat di Standing Committee NPC, termasuk Zhou Ke dan Wang Canfa, sedang melakukan diskusi terkait revisi undang-undang perlindungan hewan liar.

Sejauh ini, mereka telah memberi enam masukkan kepada anggota NPC.

Beberapa di antaranya adalah mencari alternatif untuk menggantikan penggunaan hewan liar pada obat-obat China, dan penetapan waktu untuk memperbaiki industri peternakan.

“Perubahan industri peternakan harus dikombinasikan dengan program pengurangan kemiskinan China yang memiliki anggaran yang akan diumumkan setiap tahunnya,” kata Ke.

• Cerita Wisatawan Indonesia yang Liburan saat Heboh Wabah Virus Corona

• 5 Negara Paling Aman Dikunjungi di Tengah Wabah Virus Corona

• Terkait Virus Corona, Ini Imbauan Kemenlu Buat WNI yang Mau Traveling ke Korea Selatan

• Ini Cara Membersihkan Kursi Pesawat Agar Terhindar dari Virus Corona dan Flu

• Masih Aman dari Virus Corona, Wishnutama Ajak Turis Asing Berwisata ke Indones

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lawan Corona, Akhirnya China Akan Larang Masyarakatnya Konsumsi Hewan Liar"