"Ini mereka sudah dapat izin. (Detail Engineering Design) DED-nya sudah masuk ke kita Pemda NTB dan saat ini sedang kami diskusikan," terangnya.

Rum menuturkan, dana Rp 600 miliar nantinya akan digelontorkan melalui Duta Besar China di Indonesia.

"Uang Rp 600 miliar sebanyak itu kan harus ada regulasi sendiri untuk pencairannya."

"Jadi harus melalui pengetahuan Dubes China di Jakarta," sambungnya.

Baca juga: TRAVEL UPDATE: Tradisi Unik Masyarakat Lombok untuk Jaga Kelestarian Gunung Rinjani

Baca juga: TRAVEL UPDATE: Ngasuh Gunung, Tradisi Warga Lombok untuk Menjaga Kesucian Alam Rinjani

Menuai Pro dan Kontra

Rencana pembangunan proyek ini juga menuai pro dan kontra.

Hal ini terkait dengan kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut.

Terkait dengan hal itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, jika saat ini teknologi sudah cukup maju.

Sehingga dapat menghindari kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan.

"Tentu kan ada catatannya bagaimana supaya tidak membahayakan lingkungan."

"Concern-nya kan jangan sampai hutan dirusak," ujarnya saat menghadiri peresmian gelar tani di Mataram pada 26 April 2022 lalu, seperti dikutip dari Tribun Lombok.

Terpisah, Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Dwi Sudarsono menyarankan Pemprov NTB mengkaji Amdal secara mendalam.

Hal itu mengingat Rinjang merupakan kawasan geoprak yang masuk Unesco.

"Jadi harus jeli komisi Amdal-nya, jangan sampai kebobolan."

"Kita tahu sama-sama ini kawasan hutan, kami minta lebih hati-hati mengkaji dampak lingkungannya dan harus lebih ketat," ungkapnya, melansir Kompas.com.