"Pada paginya, jam 07.30 mendapat kiriman kondisi lapangan fakta konsumsi. Konsumsi yang ada kurang manusiawi dengan anggaran per orang Rp 15 ribu bersih. Kami kaget," ucap Ahmad pada Kamis, dikutip dari Tribun Jogja.

Ahmad menjelaskan, anggaran konsumsi memang awalnya akan diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Hanya saja, ada arahan anggaran untuk snack tidak dapat diserahkan ke PPS atau PPK.

"Kemudian dari Kabupaten Sleman dalam hal ini kuasa pengguna anggaran melelang penyedia atau vendor yang telah terdata dalam ekatalog," ujar Ahmad.

Kemudian terpilihlah vendor yang ditugaskan untuk menyiapkan konsumsi saat pelantikan KPPS.

Saat rapat, sambung Ahmad, vendor sudah diingatkan agar memilih jenis snack yang tidak mudah basi.

Vendor pun menjelaskan akan menyediakan jenis makanan kering.

Selain itu, vendor juga menyampaikan akan menyiapkan 17 unit kendaraan untuk distribusi konsumsi ke semua kelurahan.

Namun, ujar Ahmad, pihaknya mengingatkan bahwa sebanyak 17 unit kendaraan tidak akan cukup untuk distribusi konsumsi ke 86 kalurahan.

"Jumlah yang harus dilayani KPPS-nya saja ada 24.199 orang. Ini sangat banyak, ini perlu dimitigasi agar saat pelayanan tidak sampai meleset, karena tersebar di 86 kalurahan," tutur Ahmad.

Baca juga: Kisah Haru Petani Dapat Hadiah Umrah dari Seorang TikToker, Videonya Viral di TikTok dan Banjir Doa

"Sebanyak itu kalau hanya ditangani satu vendor maka kemungkinan akan ada potensi-potensi permasalahan," imbuhnya.

Meski demikian, saat itu vendor mengaku memiliki strategi untuk mendistribusikan konsumsi tersebut.

"Ternyata pihak vendor ternyata siap, sudah punya strategi," ucapnya.

Vendor dipanggil KPU

Ahmad mengaku sudah memanggil pihak vendor untuk memberikan penjelasan.