Ketaatan terhadap UMP diawasi oleh otoritas ketenagakerjaan setempat.

UMP dapat berdampak pada perekonomian setempat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan UMP dapat meningkatkan daya beli pekerja dan berkontribusi pada redistribusi ekonomi di tingkat provinsi.

UMK

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah suatu ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk menetapkan UMK di wilayahnya.

Penetapan ini dapat melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, seperti perwakilan pekerja, pengusaha, dan lembaga terkait.

Penetapan UMK melibatkan pertimbangan beberapa faktor, termasuk biaya hidup di wilayah tersebut, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi setempat.

Faktor-faktor ini digunakan untuk menentukan besaran upah yang dianggap layak bagi pekerja.

Untuk melaksanakan penetapan UMK, pemerintah daerah biasanya membentuk lembaga tertentu, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau lembaga serupa.

UMK bersifat hukum, dan pengusaha diwajibkan membayar upah setidaknya sebesar UMK kepada pekerja mereka.

Ini merupakan langkah untuk melindungi pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang cukup.

Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan penerapan UMK.

Mekanisme ini dapat melibatkan inspeksi ketenagakerjaan dan sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan UMK.

Penting untuk dicatat bahwa ketentuan terkait UMK dapat berbeda di setiap daerah dan dapat mengalami perubahan seiring waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pekerja.

Ambar/TribunTravel