Akses berita terupdate se-indonesia lewat aplikasi TRIBUNnews

Biar Tak Salah, Perbedaan UMR, UMK dan UMP yang Harus Kamu Tahu

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepanjangan UMR yaitu upah minimum regional. UMR kepanjangan dari upah yang ditetapkan dalam tripartit.

TRIBUNTRAVEL.COM - Kamu pasti sudah tidak asing dengan istilah UMR.

UMR sering muncul di pemberitaan terkait ketenagakerjaan.

Baca juga: Kandasnya Asmara 7 Tahun Hyeri & Ryu Jun Yeol Bintang Reply 1988, Kini Sebatas Rekan Kerja Suportif

UMR Jakarta terus mengalami kenaikan, terbaru UMR Jakarta 2023 naik sebesar 5,6 persen, yang berarti gaji UMR Jakarta 2023 yaitu sebesar Rp 4.901.798. (KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

Baca juga: Viral Seorang Pria Gasak 53 Unit iPhone di Hari Pertamanya Kerja Sebagai Manajer Toko Elektronik

Lalu pernahkah kamu mendengar istilah UMP dan UMK?

Setiap istilah ini ada kaitannya dengan ketenagakerjaan terutama standar gaji di suatu daerah.

Baca juga: Pindah ke Luar Kota Demi Kerjaan, Wanita Diberitahu Lamarannya Tak Pernah Diproses usai Kerja 7 Hari

Baca juga: Cerita Warga Hadakewa Desa Binaan Bank NTT, Lapangan Kerja Pariwisata Bertambah, Tak Jadi Merantau

Meski demikian, ada perbendaan UMR, UMK dan UMP.

Dirangkum dari TribunTravel, berikut perbedaan UMR, UMK, dan UMP yang harus kamu tahu.

UMR

UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional.

Upah Minimum Regional adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat daerah atau regional untuk melindungi pekerja dengan menetapkan batas upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja.

Tujuan utama UMR untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang layak untuk pekerjaan mereka.

Pemerintah provinsi atau regional bertanggung jawab untuk menetapkan UMR di wilayahnya.

Penetapan UMR biasanya didasarkan pada pertimbangan biaya hidup, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi setempat.

Penetapan UMR melibatkan pertimbangan beberapa faktor ekonomi dan sosial, termasuk biaya hidup di wilayah tersebut, kebutuhan dasar pekerja, dan pertumbuhan ekonomi setempat.

Pemerintah provinsi atau regional biasanya membentuk lembaga tertentu atau melibatkan stakeholder terkait dalam proses penetapan UMR.

Badan ini bisa berupa dewan atau komite yang memiliki peran dalam mengevaluasi dan menetapkan besaran UMR.

Halaman
123
Tags: