TRIBUNTRAVEL.COM - Kamu pasti sudah tidak asing dengan istilah UMR.

UMR sering muncul di pemberitaan terkait ketenagakerjaan.

Baca juga: Kandasnya Asmara 7 Tahun Hyeri & Ryu Jun Yeol Bintang Reply 1988, Kini Sebatas Rekan Kerja Suportif

Baca juga: Viral Seorang Pria Gasak 53 Unit iPhone di Hari Pertamanya Kerja Sebagai Manajer Toko Elektronik

Lalu pernahkah kamu mendengar istilah UMP dan UMK?

Setiap istilah ini ada kaitannya dengan ketenagakerjaan terutama standar gaji di suatu daerah.

Baca juga: Pindah ke Luar Kota Demi Kerjaan, Wanita Diberitahu Lamarannya Tak Pernah Diproses usai Kerja 7 Hari

Baca juga: Cerita Warga Hadakewa Desa Binaan Bank NTT, Lapangan Kerja Pariwisata Bertambah, Tak Jadi Merantau

Meski demikian, ada perbendaan UMR, UMK dan UMP.

Dirangkum dari TribunTravel, berikut perbedaan UMR, UMK, dan UMP yang harus kamu tahu.

UMR

UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional.

Upah Minimum Regional adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat daerah atau regional untuk melindungi pekerja dengan menetapkan batas upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja.

Tujuan utama UMR untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang layak untuk pekerjaan mereka.

Pemerintah provinsi atau regional bertanggung jawab untuk menetapkan UMR di wilayahnya.

Penetapan UMR biasanya didasarkan pada pertimbangan biaya hidup, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi setempat.

Penetapan UMR melibatkan pertimbangan beberapa faktor ekonomi dan sosial, termasuk biaya hidup di wilayah tersebut, kebutuhan dasar pekerja, dan pertumbuhan ekonomi setempat.

Pemerintah provinsi atau regional biasanya membentuk lembaga tertentu atau melibatkan stakeholder terkait dalam proses penetapan UMR.

Badan ini bisa berupa dewan atau komite yang memiliki peran dalam mengevaluasi dan menetapkan besaran UMR.

UMR dapat direvisi dan diperbarui secara berkala, biasanya setiap tahun, untuk mencerminkan perubahan kondisi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Proses ini memastikan bahwa besaran UMR tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan pekerja.

UMR bersifat hukum, dan pengusaha diwajibkan membayar upah setidaknya sebesar UMR kepada pekerja mereka.

Ketaatan terhadap UMR umumnya diawasi dan ditegakkan oleh otoritas ketenagakerjaan setempat.

Tujuan utama UMR adalah melindungi kesejahteraan pekerja dengan menetapkan tingkat upah minimum yang dapat mencukupi kebutuhan hidup dasar mereka.

UMR dapat berdampak pada perekonomian setempat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan UMR dapat meningkatkan daya beli pekerja dan berkontribusi pada redistribusi ekonomi.

UMR biasanya diintegrasikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Nasional (UMN) agar tercipta sistem upah yang terkoordinasi di tingkat nasional dan lokal.

Baca juga: Artis Mundur dari Dunia Entertainment & Kerja Jadi Pilot, Kini Dipecat Gara-gara Narkoba

UMP

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu provinsi di Indonesia.

Sistem Upah Minimum ini bertujuan untuk melindungi pekerja dengan menetapkan batas upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di tingkat provinsi.

Berikut adalah beberapa detail terkait Upah Minimum Provinsi (UMP):

Penetapan UMP melibatkan pertimbangan beberapa faktor ekonomi dan sosial, termasuk kebutuhan dasar pekerja, biaya hidup setempat, dan kondisi ekonomi provinsi.

Pemerintah provinsi biasanya membentuk lembaga atau komite tertentu yang memiliki peran dalam mengevaluasi dan menetapkan besaran UMP.

UMP bersifat hukum, dan pengusaha diwajibkan membayar upah setidaknya sebesar UMP kepada pekerja mereka.

Ketaatan terhadap UMP diawasi oleh otoritas ketenagakerjaan setempat.

UMP dapat berdampak pada perekonomian setempat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan UMP dapat meningkatkan daya beli pekerja dan berkontribusi pada redistribusi ekonomi di tingkat provinsi.

UMK

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah suatu ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk menetapkan UMK di wilayahnya.

Penetapan ini dapat melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, seperti perwakilan pekerja, pengusaha, dan lembaga terkait.

Penetapan UMK melibatkan pertimbangan beberapa faktor, termasuk biaya hidup di wilayah tersebut, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi setempat.

Faktor-faktor ini digunakan untuk menentukan besaran upah yang dianggap layak bagi pekerja.

Untuk melaksanakan penetapan UMK, pemerintah daerah biasanya membentuk lembaga tertentu, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau lembaga serupa.

UMK bersifat hukum, dan pengusaha diwajibkan membayar upah setidaknya sebesar UMK kepada pekerja mereka.

Ini merupakan langkah untuk melindungi pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang cukup.

Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan penerapan UMK.

Mekanisme ini dapat melibatkan inspeksi ketenagakerjaan dan sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan UMK.

Penting untuk dicatat bahwa ketentuan terkait UMK dapat berbeda di setiap daerah dan dapat mengalami perubahan seiring waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pekerja.

Ambar/TribunTravel