TRIBUNTRAVEL.COM - Beredar kabar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta maskapai penerbangan Garuda Indonesia menyiapkan sebanyak 80 kursi kelas bisnis (business class) untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.

Hal tersebut dibenarkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Disebutkan Irfan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Baca juga: Kondisi Kabin Garuda Indonesia Manado-Jakarta yang Alami Gangguan Mesin, Sempat Oleng di Udara

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda Indonesia belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut.

Sebab, hal itu memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

LIHAT JUGA:

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 Juni adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

Meski demikian, kata Irfan, Garuda Indonesia tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang akan berangkat haji.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan.

Baca juga: Rekomendasi 7 Toko Oleh-oleh Haji di Jakarta Timur, Ada yang Tawarkan Harga Grosir

Untuk fungsi pengawasan

Indra Iskandar pun mengungkap alasan kenapa pihaknya meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.

Indra menjelaskan, permintaan itu diajukan dalam rangka fungsi pengawasan yang DPR lakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji.

"Tim haji itu dibagi dalam dua tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji," ujar Indra dikutip dari Kompas.com, Kamis (15/6/2023).

"Jadi, kegiatan itu kami sudah mengatur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR," sambungnya.