Melansir Tribunbisnis, RPM menilai apa yang disampaikan Koster berlebihan.

Perwakilan RPM, I Gede Mahatma Jaya, mendesak pihak berwenang mengeluarkan regulasi syarat wisatawan bisa menyewa motor.

Baca juga: 8 Bule di Bali Ditangkap Pihak Imigrasi, Lakukan Overstay sampai Buka Jasa Latihan Berkendara

"Kalo menurut saya melarang mengedarai motor seperti kata pak gubernur itu berlebihan. Padahal kita ini juga membantu pemerintah. Kita sadar betul kalo publik transport yang kita punya tidak berjalan baik dan beragam pilihan juga memang harus ada," katanya, Senin (13/3/2023), dilansir Tribun Bali.

RPM Bali juga mengaku siap diajak duduk bersama untuk menegaskan aturan rental motor, terutama untuk WNA.

Dikatakannya, ada sekitar 8 ribu pengusaha rental motor di bawah naungan RPM.

"Alangkah baiknya kita perketat pengawasan saja, jangan sampai melarang," pintanya.

Pelarangan WNA sewa motor ditakutkan berdampak pada ekonomi masyarakat yang menggantungkan pendapatannya dari sewa motor.

"Belum lagi rental kecil, itu mau dikemanakan nanti. Apa usaha rental akan dibuang begitu saja tidak mengeluarkan aturan atau SOP yang jelas bagi pengusaha rental," tanya Maha.

"Kalo saya sendiri setuju dengan Bapak menteri Sandiaga Uno untuk memperketat pengecekan di imigrasi. Bahkan kita di PRM Bali selalu siap bantu pemerintah untuk melaporkan WNA yang punya bisnis illegal seperti biasanya," imbuhnya.

Baca juga: Viral Rombongan Bule Tak Mau Bayar Tiket Masuk Pura Lempuyang Bali, Ngaku Hendak Sembahyang

(TribunTravel.com/mym)

Untuk membaca artikel terkait berita viral, kunjungi laman ini.