TRIBUNTRAVEL.COM - Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa memprotes Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Senin (23/9/2019).

Hingga Selasa (24/9/2019) malam, ribuan mahasiswa masih berada di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.

Para mahasiswa menolak sejumlah poin dalam RUKHP yang dinilai kontroversial dan bermasalah.

Tak cuma itu, polemik RKUHP ternyata juga berdampak pada pariwisata Indonesia.

Mengutip dari Kompas.com, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebutkan industri pariwisata sangat sensitif terhadap suatu isu yang berkembang.

"Iya, jelas dan sudah berdampak meskipun baru polemik dan belum diundangkan," kata Arief saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Lalu, apa yang membuat polemik RKUHP berdampak pada pariwisata Indonesia?

Sejumlah pasal dalam RKUHP memang dinilai bermasalah, termasuk Pasal 417 dan 419.

Dua pasal tersebut dianggap berpengaruh terhadap kedatangan turis asing dari negara-negara Eropa dan Australia.

Diinformasikan Kompas.com, dalam Pasal 417 terdapat aturan yang melarang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.

Adapun Pasal 419 mengatur pasangan belum menikah yang hidup bersama dapat dipenjara paling lama enam bulan atau denda kategori II.

Denda tersebut sekitar Rp 50 juta.

Seorang turis asal Australia mengatakan, pasal tersebut dinilai konyol dan tidak masuk akal.

"Ini benar-benar konyol. Aku tak tahu bagaimana cara mereka mempolisikan hal ini. Aku rasa butuh banyak waktu," kata turis yang tak disebutkan namanya saat diwawancarai oleh jaringan TV Australia, 9News.

• Australia Terbitkan Travel Advice, Peringatkan Warganya yang Mau Liburan ke Indonesia Soal RKUHP

• Pasal Kontroversial RKUHP Dinilai Ganggu Pariwisata Bali

Seperti yang diketahui, pasangan belum menikah yang hidup bersama menjadi hal wajar di Eropa dan Australia.