lihat foto
TRIBUNTRAVEL.COM - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan segera digelar di Bali pada 15-16 November 2022.
Ada berbagai poin yang akan diperbincangkan, termasuk soal jaringan harmonisasi protokol kesehatan terkoneksi antar negara dan pandemic fund atau dana pandemi.
Kesepakatan harmonisasi ini merupakan hasil dari pertemuan para menteri negara-negara G20 atau Health Ministerial Meeting kedua, pada Oktober 2022 lalu.
Dengan adanya harmonisasi protokol kesehatan, terutama yang tergabung di dalam G20, bisa menjadi jembatan untuk masyarakat lebih mudah buat traveling antar negara.
Baca juga: KTT G20 Digelar, Lion Air Imbau Penumpang Atur Kembali Rencana Terbang dari & ke Bali
Hal ini juga bisa untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
“Harmonisasi ini berupa kolaborasi sertifikasi perjalanan orang antarnegara. Kalau pandemi lagi (serupa Covid-19), negara tidak perlu lagi memberlakukan karantina wilayah atau lock down. Orang sehat tetap boleh bergerak atau bepergian, sementara yang sakit saja yang tidak boleh,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dalam jumpa pers #G20updates, Jumat (11/11/2022), dilansir dari laman resmi Kemenparekraf.
Tonton juga:
Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan kolaborasi protokol kesehatan yang saling terhubung dengan aplikasi masing-masing negara ini berguna untuk saling mengontrol mobilisasi orang sehat dalam perjalanan.
Harapannya, ketika menghadapi pandemi di masa mendatang, traveling tetap bisa berlangsung sehingga ekonomi tetap berputar.
Negara yang sepakat berintegrasi untuk terkoneksi nantinya saling melakukan pertukaran data dan saling mengakui aplikasi digital masing-masing negara.
Dengan adanya pertukaran data, maka hanya orang-orang yang sakit yang dilarang bepergian.
Sementara orang-orang yang sehat tetap diizinkan melakukan aktivitas di luar rumah sehingga ekonomi tetap bisa berjalan.
Ia menyontohkan, bila orang Indonesia pergi ke Jepang, maka petugas di negara tersebut cukup memindahkan aplikasi Peduli Lindungi (milik Indonesia) dan tidak perlu lagi mengunduh aplikasi negara setempat (Jepang).
Begitu pula sebaliknya, ketika negara-negara lain datang ke Indonesia.
Baca juga: AirAsia Tawarkan Pilihan Fleksibilitas Penumpang dari dan ke Bali Selama KTT G20
Pengalaman pandemi lalu, lanjut Kunta Wibawa Dasa Nugraha, sejumlah negara mengeluarkan kebijakan lockdown.
Banyak orang sehat tidak dapat melakukan kegiatannya, termasuk traveling ke luar negeri sehingga berdampak kepada kolapsnya perekonomian.
Menurut Kunta Wibawa Dasa Nugraha, harmonisasi standar kesehatan global sangat berguna membantu dunia mengendalikan dampak negatif dari keadaan darurat kesehatan di masa mendatang.
Baca juga: Keamanan Bandara Soekarno-Hatta Diperketat Jelang KTT G20 Bali
Kolaborasi riset
Salah satu aksi kunci lain yang disepakati dalam Pertemuan Menteri Kesehatan G20 Kedua di bulan Oktober lalu, adalah bagaimana setelah selesainya evaluasi Access to Covid-19 Tools-Accelerator (ACT-A), negara-negara G20 dapat terus memimpin pembentukan entitas dan fungsi penerus demi memastikan kesiapan mekanisme untuk menanggapi pandemi di masa depan.
Kolaborasi interdisipliner dan lintas negara diperlukan untuk menjamin pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan pandemi di masa depan.
Kolaborasi semacam ini membutuhkan peningkatan kapasitas, kemitraan ilmiah, dan upaya berbagi pengetahuan.
Kunta juga menegaskan pentingnya membangun dan memperkuat jaringan kolaboratif para ilmuwan di bidang kedaruratan kesehatan masyarakat.
Pada Presidensi G20 Indonesia, lanjutnya, menggarisbawahi pentingnya surveilans (pengawasan), terutama surveilans genomik menggunakan pendekatan One Health.
Negara G20 mendukung pertukaran data patogen tepat waktu, pada platform yang dapat dipercaya.
Baca juga: Siap Sambut KTT G20, Jokowi Sebut 17 Negara akan Hadir di Bali
Di Indonesia, jelas Kunta, menginisiasi Biomedical and Genome Science Initiative (BGS-i) guna mendukung surveilans genomik yang lebih baik lagi ke depannya.
Pada pertemuan Health Working Group pertama membahas relevansi standar bersama untuk memastikan perjalanan yang mulus dengan rekognisi bersama sertifikat vaksinasi dan interoperabilitas, serta saling pengakuan aplikasi digital.
Negara-negara telah setuju dengan usulan tersebut dan saat ini sedang eksplorasi pendekatan terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan melakukan rangkaian uji coba virtual terkait uji kelayakan teknologi, untuk mendirikan Direktori Kepercayaan Publik Global Federasi (Federated Public Trust Directory) untuk sertifikat Covid-19 digital.
Saat itu, Indonesia terpilih sebagai salah satu penerima (recipient) manufaktur mRNA WHO.
Menindaklanjuti hal tersebut, Indonesia dan Afrika Selatan melalui Bio Farma dan Afrigen mengembangkan kerja sama produksi vaksin Covid-19 berbasis mRNA, dan kerjasama penguatan jaringan hub vaksin WHO.
Indonesia sedang dalam proses mengembangkan pusat penelitian dan manufaktur vaksin.
Dan, mengidentifikasi calon mitra untuk membangun kapasitas penelitian dan pembuatan vaksin, dengan kemitraan produsen nasional.
Pertemuan Menteri Kesehatan G20 Kedua, negara anggota G20, juga sepakat untuk melakukan analisis kesenjangan dan pemetaan jaringan penelitian, pengembangan dan manufaktur yang ada dan yang sedang berkembang sebagai langkah awal untuk memperluas penelitian dan kapasitas produksi untuk vaksin, terapi dan diagnostik (VTD).
Hasil diskusi mendapati tujuh negara anggota G20 yang berminat, yaitu Argentina, Brazil, India, Indonesia, Arab Saudi, Turki, dan Afrika Selatan.
Baca juga: 5 Pantai Terindah di Nusa Dua Bali, Bisa Jadi Tempat Liburan Selama KTT G20
(TribunTravel.com / Rtn)
Baca juga selengkapnya seputar KTT G20, di sini.
