lihat foto
TRIBUNTRAVEL.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong sektor transportasi untuk bangkit lebih cepat setelah dua tahun terdampak pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan Budi Karya Sumadi dalam upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (17/92022).
Budi Karya Sumadi mengatakan, peringatakan Harhubnas 2022 mengambil tema Bangkit Maju Bersama.
Artinya, melalui sinergi dan kolaborasi bersama antar insan perhubungan di seluruh Indonesia, maka segala tantangan akan lebih mudah untuk dihadapi.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Berdampak Bagi Sektor Transportasi, Menhub Beberkan Langkah yang Akan Ditempuh
“Kita tidak akan bangkit lebih cepat kalau tidak bersama-sama,” ujar Menhub saat memimpin upacara peringatan Harhubnas 2022, seperti dikutip dari laman dephub.go.id, Minggu (18/9/2022).
Menurut Budi Karya Sumadi, sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.
Namun saat ini, upaya pemulihan sektor transportasi sudah menunjukkan hasil positif.
Beberapa capaian positif hingga September 2022, diantaranya yakni Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi mampu tumbuh 21,27 persen di kuartal kedua tahun 2022 dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44 persen.
Selanjutnya, pengelolaan kembali ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI menjadi suatu langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia.
“Pencapaian ini harus kita syukuri bahwa di tengah tantangan yang dihadapi, sektor transportasi dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Indonesia,” ucap Budi Karya Sumadi.
Baca juga: Menhub Dukung Inovasi Maskapai untuk Stabilkan Harga Tiket Pesawat
Budi Karya Sumadi mengungkapkan, ke depan masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor transportasi yang harus dituntaskan.
Seperti halnya peningkatan konektivitas, keselamatan transportasi dan integrasi antarmoda di seluruh Indonesia.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, upacara peringatan Harhubnas yang biasanya di gelar di Ibu Kota Jakarta, pada tahun ini dilaksanakan di Kota Palembang.
Hal tersebut menjadi perwujudan paradigma pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus di pulau Jawa (Jawa Sentris) tetapi Indonesia Sentris.
Selain itu, Kota Palembang dinilai menjadi contoh daerah di luar Jawa, yang telah memiliki angkutan massal lengkap dan terintegrasi antara LRT, BRT Trans Musi, angkot feeder dan angkutan lainnya.
Usai melakukan upacara, Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Sumsel Herman Deru dan Walikota Palembang H. Harnojoyo menuju Stasiun LRT Ampera, untuk membagikan kartu elektronik LRT Sumsel secara gratis kepada para penyandang disabilitas.
Hal ini merupakan komitmen dari Kemenhub untuk menyediakan angkutan massal yang inklusif bagi semua kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.
Baca juga: Kemenhub Bangun dan Kembangkan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Selatan
Kemenhub Dorong Kesetaraan Aksesibilitas Transportasi Bagi Kelompok Rentan
Kementerian Perhubungan terus mendorong kesetaraan aksesibilitas transportasi bagi kelompok rentan.
Kelompok rentan yang dimaksud ialah kelompok disabilitas, lanjut usia, anak-anak, serta ibu hamil, yang cepat, mudah diakses, dan terjangkau.
Kemenhub tengah melakukan berbagai upaya, termasuk menyelenggarakan Workshop/Pelatihan Dasar Pelayanan yang Ramah, Responsif, dan Sensitif terhadap Kelompok Rentan pada Sektor Transportasi.
Workshop berlangsung pada 23-25 Agustus 2022 lalu di Bandung dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak-hak pengguna jasa dari kelompok rentan.
Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub Marwanto Heru Santoso berharap pelatihan ini mampu meningkatkan pelayanan kepada kelompok rentan.
Baca juga: Tiga Upaya Kemenhub Stabilkan Harga Tiket Pesawat, Termasuk Menghilangkan Pajak Avtur
Selain itu, pelatihan juga bertujuan sebagai upaya mendorong seluruh operator sarana dan prasarana transportasi untuk menyediakan dan melengkapi fasilitas serta petugas yang responsif dalam memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan.
Heru menjelaskan, setiap penyelenggara publik wajib menerapkan azas pelayanan publik antara lain kesamaan hak, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, pelayanan yang menyediakan fasilitas, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas.
“Pelayanan transportasi yang aman dan nyaman adalah hak seluruh masyarakat, termasuk pengguna jasa yang memiliki keterbatasan secara fisik berhak pula mendapatkan pelayanan yang setara,” tuturnya.
Pelatihan selama tiga hari ini diikuti oleh sekira 30 peserta petugas pelayanan bidang transportasi di lingkungan Kemenhub.
Kegiatan menggabungkan antara materi dan praktik melalui simulasi pelayanan berbagai disabilitas antara lain netra, tuli/rungu, serta daksa dan turut merasakan menjadi bagian dari pengguna jasa disabilitas.
Adapun narasumber dalam pelatihan ini berasal dari organisasi Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) yang menyampaikan materi tentang Dasar Hukum Pelayanan yang ramah Disabilitas, Pengenalan Ragam Disabilitas Netra, Tuli/Rungu, dan Daksa.
Serta, dari Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel yang menyampaikan materi tentang praktik baik (best practice) Pelayanan Sepenuh Hati Kepada Pengguna jasa Kelompok Rentan.
Baca juga: Bahas Pembangunan Kereta Gantung di IKN, Menhub Lakukan Kunjungan Kerja ke Austria
(TribunTravel.com/mym)
Baca selengkapnya soal artikel Kementerian Perhubungan di sini.
