Breaking News:

Daftar 19 KA Jarak Jauh yang Beroperasi Selama Larangan Mudik 2021, Hanya Layani Perjalanan Mendesak

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan sejumlah kereta api (KA) Jarak Jauh yang beroperasi selama larangan mudik Lebaran 2021.

TribunCirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Sejumlah calon penumpang menunggu kedatangan kereta api di Stasiun Cirebon, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNTRAVEL.COM - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan sejumlah kereta api (KA) Jarak Jauh yang beroperasi selama larangan mudik Lebaran 2021.

Sejumlah KA Jarak Jauh ini hanya melayani perjalanan mendesak dan kepentingan non mudik.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021.

Baca juga: Nekat, Pemudik Sepeda Motor Padati Jalur Pantura Jawa: Sengaja Pilih Waktu Malam Hari

Seperti yang diketahui, Pemerintah melarang adanya mudik lebaran pada tanggal 6-17 Mei 2021, beserta larangan operasional sejumlah moda transportasi tak terkecuali kereta api.

"KAI menjalankan Kereta Api Jarak Jauh pada periode tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Pelanggan kereta api jarak jauh mematuhi protokol kesehatan
Pelanggan kereta api jarak jauh mematuhi protokol kesehatan (Dok. PT KAI)

Baca juga: Cara Dapat Stiker Khusus Perjalanan saat Larangan Mudik, Gratis dan Bisa Didapat Secara Online

Masyarakat yang diperbolehkan menggunakan Kereta api adalah pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik yaitu untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Adapun bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Ratna Widyawati
Editor: Nurul Intaniar
Sumber: Tribun Travel
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved