Breaking News:

Dampak PPKM, Pembatalan Reservasi Hotel di Jogja Capai 45 Persen

PPKM Jawa-Bali berimbas ke reservasi hotel di Jogja hingga sebabkan pembatalan yang mencapai 45 persen.

Editor: Nurul Intaniar
Gambar oleh PhotoMIX-Company dari Pixabay
Ilustrasi Loby Hotel 

TRIBUNTRAVEL.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan sejak 11-25 Januari 2021.

Namun, kebijakan PPKM ini rupanya berdampak pada industri perhotelan khususnya di Jogja.

Diketahui, jumlah pembatalan reservasi hotel di Jogja mencapai 45 persen setelah adanya PPKM.

Hal tersebut disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang DIY Deddy Pranowo Ernowo saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

“Pembatalan mulai muncul ketika ada isu PSBB lagi. Kira-kira mulai tanggal 2 Januari 2021 pembatalan mulai muncul,” kata Deddy.

Kemudian setelah pemerintah mengumumkan kebijakan PPKM, pembatalan reservasi hotel pun makin banyak.

Hingga kini, rata-rata okupansi hotel di seluruh wilayah DIY hanya mencapai angka 15 persen.

Kondisi reservasi pun, kata Deddy, masih sulit.

Ilustrasi plang Jalan Malioboro di Jogja
Ilustrasi plang Jalan Malioboro di Jogja (Photo by Agto Nugroho on Unsplash)

Tidak banyak reservasi terjadi di hotel Jogja akibat adanya PPKM ini.

“Pembatalan karena mereka takut dari daerahnya enggak bisa keluar dan begitu sampai tujuan tidak diterima,” ujar Deddy.

Pembatalan mungkin meningkat

Data okupansi dan pembatalan reservasi tersebut menurut Deddy masih bisa berubah sepanjang periode PPKM masih diberlakukan.

Jika PPKM diperpanjang dari yang awalnya hanya berlaku hingga 25 Januari 2021, maka bisa jadi jumlah okupansi bisa terus menurun, termasuk juga jumlah pembatalan reservasi hotel.

“Kita berharap masih bisa bersaing di 15 persen. Tapi potensi turun itu ada. Karena kebijakan ini kan mendadak. Kalau diperpanjang PPKM ini, napas kita yang sudah tersenggal-senggal bisa jadi tercekik,” imbuh Deddy.

Ia juga menyinggung soal pemerintah yang cenderung menetapkan kebijakan secara mendadak.

Pasalnya, ia sendiri berharap bisa kembali bernapas setelah kondisi okupansi di momen libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) yang jauh dari target.

Deddy menyebut, rata-rata okupansi hotel di DIY selama masa libur Nataru 2020/2021 hanya mencapai 18,5 persen.

Sementara target okupansi yang mereka tetapkan adalah 70 persen.

“Adanya kebijakan baru itu menjadikan masyarakat enggan untuk berwisata. Kita berharap pemerintah tidak mengambil kebijakan yang mendadak. Kita butuh hidup, kita menghidupi karyawan yang cukup banyak,” tutur Deddy.

Hingga kini, PHRI Cabang DIY belum menetapkan rencana atau strategi yang akan dilakukan ke depannya setelah PPKM berakhir.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved