TRIBUNTRAVEL.COM - Maraknya aksi nakal hingga keribuatan yang dibuat turis asing di Bali, membuat sejumlah pihak geram.

Tak terkecuali pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan masyarakat setempat.

Akibatnya, tak sedikit masyarakat yang terganggu dengan aksi nakal para turis asing di Bali yang berbuat semena-mena.

Menanggapi kegaduhan tersebut, Pemprov Bali  rencananya bakal menentukan berapa kuota turis asing yang bisa masuk ke Bali.

Baca juga: Luhut Geram Banyak Bule Bandel di Bali, Akan Tindak Tegas & Gaungkan Pajak Turis Asing

LIHAT JUGA:

Gubernur Bali Wayan Koster pun mangatakan akan menghitung jumlah kuota turis asing tersebut.

“Nanti akan ditentukan kalau kita berpatokan pada angka tahun 2019, sebelum Covid-19 wisman itu 6,3 juta, ke depan kita akan menghitung kan bukan pariwisata yang sama tapi berkualitas semua yang menjaga budaya Bali dan menjaga kearifan lokal Bali yang harus bermatabat,” kata Koster usai ditemui di Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, Jumat (5/5/2023) di Trans Resort Bali, Badung.

Baca juga: Viral Bule Asing Menari di Pura Pengubengan Besakih Bali, Pakaiannya Tak Senonoh & Akan Dideportasi

Tentunya dikatakan Koster harus ada assigment kembali secara lebih detail untuk mengatur wisman yang masuk ke Bali.

Apakah nanti akan dibatasi 7 juta turis asing dengan kriteria-kriteria tertentu, Koster masih akan melakukan perhitungan.

Sehingga bagi turis asing yang akan masuk ke Bali akan diperketat.

Sementara itu, muncul juga isu bahwa turis asing yang akan masuk ke Bali harus mendaftar terlebih dahulu.

Koster pun mengatakan karena akan dibatasi, membatasi juga dengan memiliki beberapa kriteria, termasuk minimum turis asing tersebut membawa uang berapa juga pada tabungannya.

“Jangan sampai dia cuma bawa uang Rp 10 juta cukup cuma seminggu tau-taunya dia di sini sebulan, habis uangnya setelah itu melakukan tindakan yang tidak sepantasnya,” imbuhnya.

Baca juga: Viral Bule Rusia Menari dengan Pakaian Tak Senonoh di Pura Bali, Langsung Diamankan Imigrasi

Peraturan pembatasan kuota turis asing ini belum berproses nantinya akan dijadikan Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu.

Hal tersebut harus sejalan dan diberlakukan sistem kuota untuk mengendalikan jumlah wisatawan yang datang ke Bali, agar lebih berkualitas yang berdampak pada pengendalian pembangunan usaha jasa pariwisata.

Langsung juga berdampak pada pengendalian alih fungsi lahan.

“Kalau pembatasan kuota tidak berdasarkan Negara pada kualitas jadi siapapun,” tutupnya.

Megawati Geram Lihat Aksi Turis Asing di Bali

Baca juga: Kronologi Bule Asing Ludahi Imam di Masjid, Rebut Hp & Matikan Murotal Al-Quran, Begini Nasibnya

Sebagai orang yang memiliki garis keturunan Bali, Megawati merasa tidak terima dengan perlakuan orang asing yang tidak memiliki sopan santun pada kebudayaan Bali.  

“Sudah dua pertiga dunia saya jajaki. Dan sama saja kalau ada orang asing datang ke Negara mereka juga diminta agar tahu tata krama negara mereka bukan kebalikan,” imbuhnya. 

Megawati menekankan, hanya menginginkan rakyat Bali menjadi sejahtera makmur seperti yang ia lihat saat kecil.

Ia pun meminta agar turis asing itu mematuhi aturan di Bali saat Nyepi.

Seperti tidak mabuk-mabukan, dan mentaati peraturan lainnya.

Baca juga: Viral Kisah Dokter Wayan Tinggal di Rumah Penuh Sampah, Asal Bali Merantau ke Karawang

Megawati juga membahas turis asing yang sempat melakukan kemah dipinggir pantai di Gianyar saat Nyepi dan ketika ditegur Pecalang malah kembali marah dengan Pecalang itu. 

“Saya suka pikir begitu kalau saya depan dia tabok-tabok suruh si pecalang tapi pecalang kita baik-baik. Kok sabar amat kalau saya sudah saya tabok enak saja Negara siapa ini. Naik motor begitu, di Cafe mabuk-mabuk berhenti berani tidak menjalankan itu. Saya tantang. Ngapain orang asing enakan kayak dia yang punya Negara,” ucapnya. 

Selain itu, Megawati juga meminta agar Gubernur Bali, Wayan Koster cepat membuat Perda yang mengatur hal tersebut terutama untuk pertanahan. 

Artikel di atas telah tayang di Tribun Bali dengan judul Pemprov Akan Tentukan Sistem Kuota WNA Yang Masuk Bali.