TRIBUNTRAVEL.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru saja melakukan pengecekan perkembangan pembangunan jalur kereta api relasi Lhokseumawe-Bireuen, Aceh.
Pengecekan jalur kereta api tersebut ia lakukan dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada Sabtu (1/4/2023) kemarin.
Sebagaimana diketahui, kereta api relasi Lhokseumawe-Bireuen ini meruapakan satu di antara bagian proyek pembangunan Kereta Api Trans Sumatera.
Bersamaan dengan kunujungan itu, Budi Karya Sumadi juga sempat menjajal perjalanan dengan Kereta Rel Diesel (KRD) Cut Meutia.
Baca juga: KAI Sebut Tiket Mudik Lebaran 2023 Terjual Habis di Sejumlah Rute hingga Keuntungan Naik Kereta Api
Di mana KRD Cut Meutia tersebut sudah beroperasi sebagai kereta perintis yang melayani perjalanan relasi Stasiun Krueng Geukueh - Bungkaih - Krueng Mane.
KRD Cut Meutia juga merupakan bagian dari jalur kereta api lintas Lhokseumawe - Bireuen.
TONTON JUGA:
Baca juga: KAI Sebut Tiket Mudik Lebaran 2023 Terjual Habis di Sejumlah Rute hingga Keuntungan Naik Kereta Api
Satu set train set KRD Cut Meutia ini terdiri dari dua kereta dan melayani perjalanan komuter.
Total ada tujuh kali perjalanan setiap harinya sudah dilayani oleh KRD Cut Meutia dengan tarif hanya Rp 2000.
Ke depan, layanan KRD Cut Meutia akan terus diperpanjang pelayanannya dan dicanangkan akan melintasi sejumlah stasiun.
Di antaranya yakni ada Stasiun Krueng Geukueh - Stasiun Bungkaih - Stasiun Krueng Mane - StasiunGeurugok - Stasiun Kutablang.
“Kami tengah upayakan pembangunannya bisa selesai, sehingga bisa beroperasi dengan kecepatan yang bisa terus ditingkatkan," ucap Budi Karya Sumadi dikutip dari siaran pers resminya.
"Kalau ini sudah selesai, saya akan mengundang bapak Presiden Jokowi untuk hadir ke sini,” tambah Budi Karya Sumadi.
Baca juga: Kemenhub Siapkan Langkah Antisipasi Lonjakan Penumpang Kapal Laut saat Mudik Lebaran 2023
Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan angkutan massal kereta api di Provinsi Aceh.
Upaya ini dilakukan untuk memperlancar konektivitas penumpang maupun barang baik antar provinsi, kota, maupun kabupaten.