TRIBUNTRAVEL.COM - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pemberangkatan jemaah umrah asal Indonesia tidak akan dihentikan.
Hal ini diungkapkan Yaqut saat mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan-Jakarta, Senin (17/1/2022).
Menag juga memastikan bahwa proses keberangkatan jemaah umrah akan tetap menerapkan skema kebijakan satu pintu atau one gate policy (OGP).
Baca juga: Semakin Mahal, Estimasi Biaya Umrah 2022 Terendah Mulai dari Rp 30 Juta
"Tidak ada pemberhentian umrah. Saya juga sudah meminta kepada Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar keberangkatan jemaah tetap menerapkan one gate policy," tegas Menag, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (18/1/2022).
"One gate policy tetap diberlakukan. Jangan kemudian di masing-masing daerah bisa terbang sendiri-sendiri," sambungnya.
Menurut Menag, keberangkatan jemaah umrah tetap berjalan.
Sebab, tidak ada undang-undang yang melarang warga negara pergi ke luar negeri, termasuk untuk menjalankan ibadah umrah, kalau sudah mendapatkan visa.
Kecuali kalau yang bersangkutan terkena masalah hukum.
"Jadi kalau sudah mendapat visa, dia berhak ke luar negeri. Tapi pemerintah berhak melakukan pengaturan," jelasnya.
"Penerapan one gate policy adalah bagian dari pengaturan yang diberlakukan pemerintah," sambungnya.
Baca juga: Garuda Indonesia 2 Kali Seminggu Layani Penerbangan Umrah, Jadwalnya Sabtu & Rabu
Baca juga: Umrah Dibuka, Lion Air Group Kembali Melayani Penerbangan Rute Jakarta-Madinah
Menag mengaku awalnya ada usulan untuk mencabut pengaturan one gate policy.
Namun, setelah proses evaluasi, apalagi ada kasus tim advance penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terkena Omicron, diputuskan kebijakan satu pintu tetap diberlakukan.
"Kita masih pakai one gate policy aja masih ada yang kena, apalagi kalau dicabut, akan sangat riskan," pesannya.
Jemaah umrah Indonesia diberangkatkan kali pertama pada pada Sabtu (8/1/2022).
Sampai dengan keberangkatan pada 15 Januari 2022, total ada 1.731 jemaah umrah yang sudah berangkat ke Arab Saudi.