lihat foto
TRIBUNTRAVEL.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menurunkan emisi karbon (dekarbonisasi) di sektor pelayaran.
Hal ini disampaikan Menhub dalam konferensi internasional bertema “Shipping Decarbonization in Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Maritim dan Investasi dan Otoritas Maritim Denmark, Kamis (27/10/2022).
“Sektor pelayaran internasional menyumbang sekitar dua hingga tiga persen dari emisi karbon/gas rumah kaca secara global," ujar Menhub.
"Untuk itu, semua pelaku industri maritim perlu berperan aktif untuk mengatasi masalah darurat perubahan iklim akibat pemanasan global," imbuhnya, seperti dikutip dari rilis resmi Kemenhub.
Baca juga: Jelang Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Menhub Tinjau Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Menhub mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi tentang penerapan Green Ship Strategies.
Regulasi tersebut meliputi berbagai aspek, sebagai berikut:
• Kewajiban penggunaan bahan bakar rendah sulfur maksimal 0,50 persen persen m/m.
• Kewajiban penggunaan scrubber untuk kapal dan menerapkan bahan bakar efisiensi energi mengurangi emisi karbon dioksida.
• Peremajaan kapal mulai dari kapal milik negara, penggunaan alat bantu navigasi yang ramah lingkungan penggunaan energi matahari.
• Kewajiban melaporkan konsumsi bahan bakar kapal untuk semua kapal berbendera Indonesia.
Menhub menjelaskan, secara bilateral, Indonesia bersama Denmark telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi isu perubahan iklim.
Baca juga: Menhub Ungkap 3 Upaya Agar Harga Kendaraan Listrik Jadi Lebih Murah
Beberapa diantaranya yaitu, kedua negara terlibat dalam penyusunan kesepakatan bilateral dan regional untuk menjaga lingkungan laut dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai pada tahun 2016.
Kemudian pada tahun 2021, kedua negara telah memulai kerja sama dan terus konsisten melakukan upaya-upaya dekarbonisasi di sektor pelayaran.
“Saya berharap kerja sama Indonesia – Denmark dapat terus disinergikan dengan proyek jangka panjang IMO seperti pada program glofouling dan blue solutions, yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon di sektor pelayaran,” tuturnya.
IMO telah menargetkan pengurangan emisi karbon setidaknya 40 persen pada tahun 2030, dan mengurangi separuh total emisi gas rumah kaca pada tahun 2050.
Indonesia sebagai anggota IMO, memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional.
Sehingga Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan pelayaran dan lingkungan laut yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Konferensi internasional ini menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah dan pakar, serta bertujuan untuk saling berbagi praktik dan pengalaman terbaik tentang pendekatan praktis serta inovatif mewujudkan industri pelayaran yang ramah lingkungan.
Hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim dan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan ASEAN Lars Bo Larsen.
Baca juga: Bahas Pembangunan Kereta Gantung di IKN, Menhub Lakukan Kunjungan Kerja ke Austria
Pelaku Usaha Pelayaran Kembangkan Potensi Wisata Bahari, Menhub Siap Beri Dukungan
Para pelaku usaha pelayaran kini tengah gencar mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia.
Pengembangan wisata bahari diwujudkan dalam berbagai aspek, termasuk pengembangan usaha kapal yacht dan kapal cruise.
Upaya dalam mengembangkan potensi wisata bahari tersebut tentunya mendapat dukungan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Hal itu disampaikan Budi Karya Sumadi saat menghadiri kegiatan INSA Yacht Festival yang diselenggarakan oleh Indonesian National Shipowners Association (INSA) di Pelabuhan Benoa Bali, Jumat (7/10/2022).
“Mulai pulihnya kembali sektor pariwisata setelah pandemi menjadi momen yang baik untuk mengenalkan transportasi laut seperti kapal yacht dan kapal cruise, yang dapat mendukung kemajuan wisata bahari di Indonesia,” kata Budi Karya Sumadi.
Budi Karya Sumadi mengapresiasi inisiatif dari INSA, selaku asosiasi yang mewadahi para pelaku bisnis pelayaran, yang telah melakukan upaya untuk mengembangkan wisata bahari di Indonesia.
Apalagi, saat ini pemerintah tengah mengembangkan sejumlah destinasi wisata di beberapa daerah yang berpotensi dikembangkan wisata bahari.
Baca juga: Menhub Dukung Inovasi Maskapai untuk Stabilkan Harga Tiket Pesawat
Di antaranya yaitu Danau Toba, Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, Bali dan lain sebagainya.
“Pesan saya, ekosistem tentang kapal yacht, kapal cruise harus dipelajari secara mendalam peluang dan tantangannya bersama para pelaku usaha pelayaran, untuk mencari pendekatan mana yang paling cepat bisa dikembangkan. Kami pemerintah akan mendukung dengan memberikan kemudahan regulasi untuk investasi,” tuturnya.
Terkait dukungan regulasi, Kemenhub telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata Asing (Yacht) dan Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing di Perairan Indonesia.
Kemenhub juga membuka sebanyak 28 Pelabuhan embarkasi dan debarkasi Kapal Wisata Asing (Yacht) dan sebanyak 10 pelabuhan embarkasi dan debarkasi Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing.
INSA Yacht Festival (IYF) 2022 merupakan hasil kolaborasi antara DPP INSA dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Acara ini menjadi bagian dari side event B20 yang puncaknya akan diselenggarakan pada November mendatang.
Kegiatan tersebut menjadi ajang untuk mempromosikan industri wisata bahari di Indonesia.
Selain itu, bertujuan pula untuk mengenalkan kapal yacht yang bisa digunakan para wisatawan untuk menikmati keindahan laut di sejumlah destinasi wisata bahari Indonesia.
Baca juga: Dua Tahun Terdampak Pandemi, Menhub Dorong Sektor Transportasi Bangkit Lebih Cepat
(TribunTravel.com/mym)
Untuk membaca artikel terkait Menteri Perhubungan, klik laman ini.
