lihat foto
TRIBUNTRAVEL.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah menyiapkan angkutan khusus untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di kawasan ITDC, Nusa Dua, Bali.
Dalam hal ini kendaraan khusus G20 diwujudkan dengan menghadirkan angkutan pengumpan (shuttle) berupa layanan motor listrik.
Tak tanggung-tanggung, motor listrik khusus G20 ini akan dapat digunakan tanpa biaya sepeserpun alias gratis.
Hadirnya shuttle motor listrik di kawawan ITDC tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada Rabu (19/10/2022).
Baca juga: Jurnalis Asing Peliput KTT G20 Dapat Fasilitas Bebas Visa dari Pemerintah Indonesia
Dalam kesempatan itu Budi Karya mengatakan, peluncuran Shuttle Motor Listrik yang diinisiasi oleh Electrum.
Diketahui Electrum sendiri merupakan perusahaan bersama yang didirikan Gojek (bagian dari Grup GoTo) dan TBS Energi Utama.
TONTON JUGA:
Nantinya mobil listrik itu bertujuan untuk memperlancar mobilitas pihak yang terlibat KTT G20, baik dari delegasi, panitia, serta para peserta.
Melansir laan resmi Kemenhub, Minggu (23/10/2022) nantinya shuttle mobil listrik akan tersedia pada sejumlah halte.
Total ada sebanyak 5 titik strategis yang akan menjadi halte antar jemput para pelaku KTT G20.
Kemudian ada 6 titik antar yang terintegrasi dengan layanan bus listrik dari Kemenhub.
Tak sekedar mengadakan, Budi Karya mengatakan bahwa persiapan adanya shuttle motor listrik ini sudah dilakukan maksimal.
Para mitra pengemudi ojek motor listrik yang bertugas juga sudah diberikan pelatihan khusus.
Dalam hal ini meliputi beberapa hal seperti service excellence, pengenalan kendaraan listrik, serta bahasa Inggris dasar.
“Saya mengapresiasi inisiatif yang dilakukan pelaku industri seperti Electrum," ucap budi Karya.
"Ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap upaya pemerintah memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia," tambahnya.
"Komitmen ini kita tunjukkan saat Presidensi Indonesia pada G20. Semoga ini dapat dimanfaatkan secara maksimal,” sambungnya.
Budi Karya kembali menambahkan, kendaraan listrik merupakan suatu keniscayaan menjadi kendaraan masa depan.
Transportasi publik menjadi titik awal dan contoh yang harus masif dilakukan dalam mensosialisasikan penggunaan kendaraan listrik.
“Selanjutnya ini akan diikuti dengan penggunaan kendaraan listrik bagi masyarakat umum secara masif,” ujar Budi Karya.
Atas dasar itu, Budi Karya berharap besar bagi para pelaku industri untuk turut menciptakan ekosistem kendaraan listrik.
Hal tersebut dapat dimulai dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang semakin memudahkan orang untuk menggunakannya.
Misalnya, investasi untuk menyediakan tempat mengisi daya (charging) di banyak titik.
“Di satu sisi, pemerintah mengupayakan untuk memberikan subsidi agar masyarakat semakin berminat menggunakan kendaraan listrik ini,” tutur budi Karya.
Lebih lanjut, Budi Karya juga meminta pelaku industri terus berinovasi membuat kendaraan listrik yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat.
Tentu saja hal tersebut didukung dengan harga kendaraan yang ekonomis dan kualitasnya lebih baik.
Baca juga: Sandiaga Uno Ungkap Kemenparekraf Bakal All Out Glorifikasi Event KTT G20
Baca juga: Persiapan KTT G20, Sandiaga Uno: Paspor Berlaku Jadi 10 Tahun dan Akses Internasional ke Bali Dibuka
Pemerintah Indonesia Bebaskan Visa Kunjungan untuk Delegasi KTT G20
Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada semua delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Diketahui KTT G20 akan berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang.
Dengan kelonggaran bebas visa ini, diharapkan dapat mempermudah delegasi dalam mengikuti jalannya acara KTT G20.
Melansir rilis resmi Kemenparekraf, kebijakan pembebasan visa kunjungan bagi delegasi KTT G20 tertuang dalam surat keputusan Nomor: IMI-GR.01.01.0738 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2022.
Aturan tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana.
Surat keputusan ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai, Bali.
Selain delegasi, para jurnalis asing Presidensi G20 Indonesia 2022 juga dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
Pada poin 2 huruf a surat keputusan itu disebutkan bahwa para delegasi dan jurnalis asing Presidensi G20 Indonesia 2022 dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat pemeriksaan Imigrasi terhadap Orang Asing.
Baca juga: Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Lagi November 2022, Bakal Jadi Itinerary KTT G20
Oleh karenanya, delegasi dan jurnalis asing untuk KTT G20 harus memenuhi sejumlah syarat yaitu memiliki paspor kebangsaan yang meliputi Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Biasa/Paspor Umum yang sah dan masih berlaku paling singkat enam bulan.
Para delegasi dan jurnalis asing juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, memiliki bukti pendaftaran/registrasi atau invitation letter delegasi atau jurnalis asing Presidensi G20 Indonesia 2022.
Selain itu, para delegasi dan jurnalis asing harus sudah tiba di wilayah Indonesia melalui TPI Soekarno-Hatta atau TPI Ngurah Rai pada tanggal 1 sampai 18 November 2022.
Keimigrasian pada kesempatan pertama," demikian bunyi poin 2 huruf c surat tersebut.
Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM ini diambil menyusul surat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan Nomor B-4805/MENKO/MARVES/RT.01.01/X/2022, tertanggal 19 Oktober 2022 perihal Pembebasan Visa untuk Delegasi G20 dan Jurnalis yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia tanggal 4 Oktober 2022 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, disepakati untuk memberikan fasilitas bebas visa kunjungan bagi delegasi G20 dan jurnalis.
Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan cepat karena Direktorat Jenderal Imigrasi mendukung penuh Konferensi Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2022.
Widodo Ekatjahjana meminta seluruh stafnya untuk bekerja cepat, profesional dan akuntabel.
"Ditjen Imigrasi memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada seluruh delegasi G20 dan jurnalis asing.
Saya menghimbau kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai agar memberikan pelayanan keimigrasian yang mudah, cepat, nyaman, proper, dan akuntabel.
Berikan kinerja terbaikmu sesuai tugas fungsi masing-masing, jaga citra baik Indonesia dalam pelaksanaan KTT G20," tuturnya.
Baca juga: Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Bali Hampir Rampung, Siap Sambut KTT G20
(TribunTravel/Zed)
Baca selengkapnya soal KTT G20 di sini.
