TRIBUNTRAVEL.COM - Situasi ketegangan antara Rusia dan Ukraina kini semakin memanas.

Hal tersebut lantaran adanya kabar ratusan pasukan Rusia berkumpul di sepanjang perbatasan.

Melansir Tribunnews, Barat menuduh Rusia telah mengumpulkan 100.000 tentara di perbatasan Ukraina dan bersiap untuk menyerang tetangganya yang pro-Barat.

Adanya tumpukan pasukan Rusia ini lantas memicu kekhawatiran yang besar akan ancaman invasi dari Moskow.

Akibatnya sekutu Ukraina seperti Amerika Serikat maupun NATO mengirim bala bantuan berupa senjata dan personel militer ke Kyiv.

Hal ini ditujukan untuk membantu Kyiv mengantisipasi jika sewaktu-waktu Rusia benar-benar bergerak menyerbu Ukraina.

Menanggapi kondisi tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kyiv, Ukraina tidak tinggal diam.

Melalui laman Instagram resmi @indonesiainkyiv, KBRI Kyiv mengeluarkan sejumlah himbauan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di Ukraina, Georgia, dan Armenia.

Dalam himbauan itu para WNI diminta untuk melakukan pelaporan diri seacara daring melalui situs resmi https://peduliwni.kemlu.go.id/pelayanan.html.

Baca juga: Seorang Wanita Afghanistan Melahirkan di Pesawat Militer AS saat Penerbangan Evakuasi

Baca juga: Sejumlah Penerbangan di Bandara Jeddah Arab Saudi Dialihkan Akibat Aksi Militer

Kemudian jika terdapat WNI yang belum tergabung dalam grup aplikasi Whatsapp, maka diharapkan untuk menghubungi hotline KBRI Kyiv.

Adapun untuk narahubungnya sendiri, para WNI dapat langsung ke nomor +380 50 334 7917 untuk dapat ditambahkan ke dalam grup aplikasi Wahatsapp.

"Laporan diri ini diperlukan untuk memantau keberadaan dan keselamatan sekaligus memastikan para WNI memperoleh informasi terbaru dari KBRI," ujar KBRI Kyiv.

Sementara itu beberapa negara juga turut memberikan himbauan berkaitan dengan agresi Rusia kepada warganya masing-masing.

Di Kanada misalnya, saat ini sudah mengeluarkan travel warning untuk seluruh warganya agar tidak bepergian ke Ukraina.

Mengutip dari Reuters, peringatan ini seacara resmi dikeluarkan oleh pemerintah Kanada pada Sabtu (15/1/2011).