TRIBUNTRAVEL.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali berdampak terhadap pelaku wisata.

Terutama restoran dan hotel di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Situasi sulit dan aturan yang ketat, membuat omzet pendapatan restoran anjlok bahkan okupansi keterisian kamar hotel juga sangat rendah.

Sementara, pengusaha dituntut berusaha menghidupi karyawan dan mengeluarkan biaya operasional yang tidak murah. 

"Hotel dan resto selama PPKM darurat ini jelas sangat terpuruk. Ibaratnya, semua kegiatan mati suri," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang, PHRI Bantul Nurman Asmuni, kepada Tribun Jogja,  Sabtu (17/7/2021). 

PHRI Bantul memiliki 75 anggota, dengan anggota aktif sekitar 45 pengusaha yang bergerak di bidang usaha resto dan hotel.

Menurut Nurman, selama PPKM darurat kondisinya sangat terpukul. Pengusaha kelimpungan. Sebab okupansi (keterisian) kamar hotel hanya 0 - 5 persen saja. 

Sementara, restoran yang dijadikan wisata seperti Numani Resto di jalan Parangtritis, yang ia kelola pendapatannya nihil.

Baca juga: 3 Kuliner Mi Khas Bantul Yogyakarta yang Wajib Dicoba Para Penggemar Mi

Selama PPKM darurat, ia mengaku mencoba bertahan membuka restoran dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan sesuai aturan jam operasional.

Namun tidak ada yang datang karena sejumlah ruas jalan disekat dan objek wisata juga ditutup. 

"Pendapatan 0 persen, karena tidak ada yang jajan," kata dia. 

Nurman mengungkapkan, di hari-hari normal, Numani Resto memiliki 52 karyawan.

Namun akibat pandemi, pendapatan merosot drastis, sekarang hanya menyisakan 5 - 6 karyawan saja.

Lainnnya sementara dirumahkan sampai situasi kembali normal.

Di tengah aturan ketat dan situasi sulit, pihaknya mengaku harus tetap membayar biaya operasional seperti listrik secara full.

Tidak ada subsidi.

Baca juga: PPKM Darurat, Wisata Pantai di Bantul Akan Tutup

Beruntung, pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) bisa ditunda sementara dengan membayar denda bunga. 

Meskipun omzetnya ambyar, Nurman mengaku masih bersyukur karena karyawan yang bertahan di resto masih bisa diajak kompromi.

Misalnya, soal gaji mau dipending dan sementara belum penuh, karena memang tidak ada pendapatan.

Karena itu, Nurman berharap pemerintah tidak memperpanjang PPKM darurat.

"Harapannya PPKM darurat jangan diperpanjang. Harus dikalkulasi dengan matang antara kesehatan dan ekonomi," ujar Nurman. 

Lanjutnya, Ia berpendapat, PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah tujuannya baik.

Yaitu, mengendalikan laju penularan Covid-19.

Namun satu-satunya cara pengendalian bukan hanya dengan aturan PPKM yang ketat.

Seperti dilarang makan ditempat dan penyekatan jalan.

Justru, ketika jalan-jalan utama disekat menurut dia hanya akan memindahkan kerumunan.

Sebab orang berbondong-bondong lewat ke jalan tikus atau jalan yang lebih sempit. 

Karenanya Nurman menilai tidak perlu ada penyekatan, sebab tidak efektif.

Menurutnya, perlu diperketat adalah protokol kesehatan.

Baca juga: 5 Hotel Murah di Bantul untuk Staycation, Fasilitas Lengkap Harga di Bawah Rp 100 Ribuan

Baca juga: Harga Paket Wisata di Kampung Batik Giriloyo Bantul, Bisa Liburan Sambil Belajar Membatik

Pihaknya berharap PPKM darurat tidak diperpanjang.

Sebab penambahan kasus Covid-19, kata dia, bukan hanya disebabkan kerumunan tapi dipengaruhi juga karena faktor iklim (cuaca) dan psikologis. 

"Kalau terus menerus diperpanjang (PPKM), warga capek. Tidak ada penghasilan, imun menurun dan akhirnya drop," jelas Nurman.

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Terdampak PPKM Darurat, Hotel dan Restoran di Bantul Mati Suri.