lihat foto
TRIBUNTRAVEL.COM - Presiden RI Jokow Widodo (Jokowi) gelar rapat terbatas (ratas) tanggapi kualitas udara Jakarta yang semakin memburuk.
Rapat terbatas tersebut diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Jokowi pada Senin (14/8/202023).
Dalam pelaksanaan ratas, Jokowi dan sejumlah jajaran pemerintah membahas mengenai upaya peningkatan kualitas udara di Jabodetabek yang memburuk beberapa waktu terakhir.
"Selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘tidak sehat’,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Setkab.
Baca juga: Gaya Desta Foto Bareng Jokowi di LRT Jabodebek, Naik Bareng dari Bekasi sampai Dukuh Atas Jakarta
Jokowi menyebutkan, buruknya kualitas udara Jakarta beberapa waktu ke belakang dipengaruhi oleh sejumlah faktor.
Di antaranya imbas musim kemarau panjang hingga polusi akibat dari emisi transportasi.
TONTON JUGA:
“Beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” ujar Jokowi.
Merespon hal tersebut, Jokowi menekankan empat arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait.
Baik upaya-upaya tersebut dilakukan dalam jangka pendek hingga jangka panjang.
Pertama, dalam jangka pendek, Jokowi meminta seluruh pemerintah terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.
Upaya ini dapat dilakuakan dengan berbagai cara seperti rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH).
“Rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek," jelas Jokowi
"Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home,” ujar Jokowi.
Baca juga: Menteri Basuki Jajan Tutut di Pasar, Ajak Jokowi Beli Juga usai Baca Khasiat Buat Pertumbuhan Rambut
Lalu untuk jangka menengah, Jokowi meminta jajarannya untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil.
Dalam hal ini bisa segera dialihkan untuk penggunaan transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).
“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” papar Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Operasional Awal LRT Jabodebek Mungkin Tak Berjalan Sempurna, Ini Alasannya
Sementara untuk jangka panjang, Jokowi menekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” tegasnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya upaya edukasi terhadap seluruh komponen masyarakat.
“Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tandas Jokowi.
Merespon pernyataan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya juga angakat bicara.
“Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan,” ungkap Siti Nurbaya.
Baca juga: Jokowi Jajal LRT Jabodebek Bareng Ridwan Kamil & Erick Thohir: Urusan Keselamatan Harus Diutamakan
Sebagaima disebutkan Jokowi, intervensi dari hasil ratas akan mengeluarkan sejumlah kebijakan.
Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga menegaskan akan memperketat pelaksanaan uji emisi.
Terkait utilitas kendaraan, pihak pemerintah akan mempertimbangkan untuk membuat kebijakan empat penumpang dalam satu mobil atau four in one.
“Jadi katakanlah dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun,” kata Budi Karya Sumadi.
Pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV)
Sebagai upaya, pemerintah juga akan sekaligus meminta PLN untuk memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
“Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV ya, dari motor, dari mobil, bersamaan dengan yang lain,” kata Budi Karya Sumadi.
Baca juga: Iriana Jokowi Malam Mingguan Nonton Konser Dewa 19 di Solo, Ari Lasso Menyapa dari Atas Panggung
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memberlakukan kebijakan WFH bagi para pegawainya.
“Artinya, work from home itu 50 persen: 50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan, tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home,” kata Heru Budi Hartono.
Heru Budi Hartono menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan kembali memperketat izin pembangunan dan mengusulkan penggunaan Pertamax Turbo bagi kendaraan berkapasitas 2.400 cc.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov DKI juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor.
“Aturannya sudah ada, nanti kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kerja sama dengan Polda Metro Jaya, dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan,” tandas Heru Budi Hartono.
(TribunTravel/Zed)
Baca selengkapnya soal berita viral di sini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.