Turis Australia yang Belum Menikah Batal Liburan ke Bali karena RKUHP

Turis Australia dikabarkan sudah ada yang membatalkan rencana liburan ke Bali karena adanya pasal perzinaan RKUHP.

Turis Australia yang Belum Menikah Batal Liburan ke Bali karena RKUHP
Tribun Bali/Ahmad Firizqi Irwan
Ilustrasi liburan di Pantai Munggu, Desa Munggu, Badung, Bali. 

TRIBUNTRAVEL.COM - Rencana RKUHP dapat berdampak terhadap kunjungan turis Australia ke Bali.

Terkait rencana Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) ini, sudah ada turis Australia yang membatalkan liburannya ke Bali.

"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II," tertulis dalam Pasal 417 RKUHP.

Pengelola 30 villa di Bali, Elizabeth Travers mengatakan saat ini sudah ada pembatalan pesanan karena wacana RKUHP.

"Meskipun undang-undang belum berubah, saya sudah menerima beberapa pembatalan. Salah satu klien mengatakan mereka tidak lagi yakin untuk ke Bali karena mereka bukan pasangan menikah," kata Travers dikutip dari Daily Mail.

Pulau Menjangan, Kawasan Taman Nasional Bali Barat
Pulau Menjangan, Kawasan Taman Nasional Bali Barat (TribunTravel/Rizky Tyas)

Travers yang sudah tinggal di Bali selama 15 tahun mengatakan jika benar disahkan, RKUHP akan membawa dampak serius bagi pariwisata di Bali.

Ada juga turis asal Australia yang memandang skeptis RKUHP.

Deretan Tempat Wisata Gratis di Bali Cocok untuk Liburan Akhir Pekan

Reuni Miss Universe 2015 Berlangsung di Bali, Dihadiri 14 Finalis dari Berbagai Negara

5 Restoran Instagramable di Bali, Punya Pemandangan Menghadap Langsung ke Pantai

Seperti turis perempuan yang tak disebutkan namanya, diwawancara oleh jaringan TV asal Australia, 9News.

"Ini benar-benar konyol. Aku tak tahu bagaimana cara mereka mempolisikan hal ini. Aku rasa butuh banyak waktu," katanya.

Presiden Joko Widodo pada Jumat (20/9/2019) meminta DPR menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai polemik di masyarakat.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (BIRO PERS)
Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Kurnia Yustiana
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved