lihat foto
TRIBUNTRAVEL.COM - Jakarta diketahui memberlakukan kebijakan work from home (WFH) mulai 21 Agustus 2023.
Kebijakan WFH tersebut diberlakukan bagi 75 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta.
Diterapkannya kebijakan WFH bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang buruk.
Meski memiliki tujuan pasti, kebijakan WFH dikhawatirkan dapat memengaruhi kunjungan wisatawan di Jabodetabek.
Baca juga: ASN Jakarta WFH Mulai Hari ini, Dampak dari Polusi Udara di Jakarta yang Membahayakan Jiwa
Terkait hal tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno memberikan tanggapannya.
Melansir rilis Kemenparekraf, Sandiaga Uno menegaskan bahwa penerapan sistem WFH dalam upaya penanggulangan polusi udara di Jakarta bukan berarti pembatasan kunjungan wisatawan.
Wisatawan pun masih diizinkan untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di sekitar wilayah Jabodetabek.
"Kita menyadari dan memberikan keyakinan bahwa (sistem) WFH ini tidak akan berdampak terhadap destinasi wisata di sekitar Jabodetabek," ujar Sandiaga Uno.
"Masyarakat tetap bebas melakukan kegiatan di luar rumah," imbuhnya.
Baca juga: Viral Video di Tiktok Penumpang Pesawat Merinding Melihat Perbandingan Langit Jogja dengan Jakarta
Sandiaga Uno mengatakan pemerintah menerapkan sistem WFH ini sebagai upaya membatasi penggunaan kendaraan pribadi bagi para pekerja yang berkantor di sekitar DKI Jakarta dan meningkatkan penggunaan transportasi publik.
Dengan harapan indeks polusi udara di Jakarta bisa ditekan dan menurun.
Untuk penerapan WFH di Kemenparekraf, Sandiaga Uno menjelaskan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Kemenparekraf telah mengeluarkan Surat Edaran Sesmen/Sestama No. SE/6/KP.00/S.3/2023 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Kantor Pusat di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa komposisi maksimal 75 persen pegawai menjalankan tugas kedinasan dari rumah dan maksimal 25 persen pegawai melaksanakan tugas kedinasan dari kantor.
"Ini tentunya sebagai bagian dari pada langkah bersama menjadikan (isu) polusi sebagai top of mind yang harus kita atasi bersama," paparnya.
Baca juga: Jokowi Kena Imbas Udara Jakarta yang Memburuk, Alami Batuk Sejak 4 Minggu Terakhir
Selain itu, Sandiaga Uno mengungkapkan ada beberapa destinasi di Jakarta yang mendukung penuh penggunaan transportasi ramah lingkungan.
Seperti halnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Taman Impian Jaya Ancol.
"Kita pastikan teman-teman di sektor parekraf siap untuk berkolaborasi," ucap Sandiaga Uno.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk melakukan langkah cepat dalam melakukan intervensi dalam meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.
Sejumlah langkap pun telah disipakan, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
"Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan," kata Siti, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (14/08/2023).
Intervensi tersebut, lanjut Siti, antara lain dengan memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6, menambah ruang terbuka hijau (RTH), hingga menerapkan kembali kerja dari rumah atau work from home (WFH).
"Pada jangka menengah, mengurangi kendaraan fosil. Kita sudah punya MRT, LRT, kereta cepat dan juga agenda elektrifikasi," ungkap Siti.
"Pada jangka panjang, tentu saja juga sudah kita awali yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek," tuturnya.
Baca juga: 5 Tempat Makan Siang Enak di Jakarta yang Lagi Hits, Jangan Lupa Mampir ke Bakmi Obor
Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan memperketat pelaksanaan uji emisi.
Terkait utilitas kendaraan, pemerintah mempertimbangkan untuk membuat kebijakan empat penumpang dalam satu mobil atau four in one.
“Jadi katakanlah dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun,” ujar Budi.
Pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sekaligus meminta PLN untuk memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
"Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV ya, dari motor, dari mobil, bersamaan dengan yang lain," ujar Budi.
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memberlakukan kebijakan WFH bagi para pegawainya.
Heru menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan kembali memperketat izin pembangunan dan mengusulkan penggunaan Pertamax Turbo bagi kendaraan berkapasitas 2.400 cc.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov DKI juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor.
Baca juga: Viral Kebakaran Hotel di Jakarta, Diduga karena Puntung Rokok yang Menyala
(TribunTravel.com/mym)
Untuk membaca artikel terkait berita viral, kunjungi laman ini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.