Breaking News:

Sanksi Tilang Mulai Berlaku, Simak 13 Ruas Jalan di Jakarta yang Masuk Sistem Ganjil Genap

Mulai hari ini, Kamis (28/10-2021), Polisi telah menerapkan sanksi tilang bagi pelanggar sistem ganjil genap di kawasan Jakarta.

Tribunnews/IRWAN RISMAWAN
Petugas kepolisian melakukan pengaturan kendaraan roda empat saat pelaksanaan pengendalian mobilitas ganjil genap di Jalan 

TRIBUNTRAVEL.COM - Mulai hari ini, Kamis (28/10-2021), Polisi telah menerapkan sanksi tilang bagi pelanggar sistem ganjil genap di kawasan Jakarta.

Sebagai informasi, polisi sebelumnya telah melakukan sosialisasi sistem ganjil genap di kawasan Jakarta selama 3 hari.

Total ada 13 titik jalan yang akan diberlakukan sistem ganjil genap.

Sistem ganjil genap diberlakukan mulai Senin-Jumat, pada 06.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB.

Banner yang menunjukkan aturan ganjil genap
Banner yang menunjukkan aturan ganjil genap (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sanksi tilang terkait sistem ganjil genap sudah tertuang dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni denda maksimal Rp 500.000.

Ada dua cara penindakan tilang terhadap pelanggar ganjil genap yakni secara langsung maupun dengan sistem kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Para pelanggar yang terlihat oleh petugas yang berjaga akan ditindak secara langsung.

Apabila pelanggar ganjil genap terekam oleh kamera ETLE, maka surat tilang akan dikirim ke alamat yang surat kendaraan.

Namun perlu dicatat, tidak semua kendaraan ditilang dalam sistem ganjil genap.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ada beberapa jenis kendaraan yang dikecualikan dalam aturan ganjil genap.

"Ada 17 jenis kendaraan yang dikecualikan melintas di area ganjil genap," ucapnya di Polda Metro Jaya, Jumat (22/10/2021).

Syafrin bilang, kendaraan bertanda khusus yang membawa disabilitas masuk dalam jenis daftar yang dikecualikan.

"Kendaraan berpelat kuning, kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau bahan gas juga dikecualikan," ujarnya.

Kendaraan untuk keadaan darurat seperti pemadam kebakaran dan ambulans juga bebas dari aturan ganjil genap ini.

Tak hanya itu, kendaraan atau mobil listrik juga dikecualikan dalam aturan pembatasan kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, mulai dari presiden dan wakil presiden; Ketua MPR, DPR, dan DPRD; hingga Ketua Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Yudisial (MY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ilustrasi pemberlakuan ganjil genap
Ilustrasi pemberlakuan ganjil genap (TribunJabar/Gani Kurniawan)

"Kendaraan dinas operasional berpelat merah dan TNI-Polri, serta kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing dan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga dikecualikan," tuturnya.

Kemudian, kendaraan untuk pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan petugas Covid-19 selama masa bencana Covid, kendaraan mobilisasi pasien Covid-19, kendaraan mobilisasi vaksin, kendaraan pengangkut tabung oksigen, dan kendaraan barang angkut logistik juga termasuk yang dikecualikan.

"Terakhir, kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri, seperti kendaraan mengangkut uang dengan pengawasan penuh rekan kepolisian," tuturnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menegaskan, kendaraan dinas yang dikecualikan hanya yang berpelat merah dan pelat dinas TNI-Polri.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved