5 Kasus selain Penyelundupan Moge yang Pernah Menjerat Garuda Indonesia

Masalah yang tengah menjadi viral di medsos, adalah kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

5 Kasus selain Penyelundupan Moge yang Pernah Menjerat Garuda Indonesia
bisnisjakarta.co.id
Garuda Indonesia. 

TRIBUNTRAVEL.COM - Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tengah didera masalah.

Masalah yang tengah menjadi viral di medsos, adalah  kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang kemudian membuat Direktur Utama (Dirut) Ari Askhara dipecat.

Namun jauh sebelum kejadian penyelundupan moge, Garuda Indonesia juga pernah dihadapkan pada kasus-kasus berat lainnya.

Berikut ini deretan kasus yang pernah dihadapi Garuda Indonesia.

Erick Thohir Pecat Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara, Pengusaha Hotel dan Restoran Gembira

Ari Askhara Selundupkan Harley Davidson di Pesawat Garuda Indonesia hingga Dipecat, Ini Kronologinya

TONTON JUGA


Skandal Garuda atas pembelian pesawat-pesawat terbang oleh manajemen maskapai

Kasus yang juga baru mencuat di persidangan baru-baru ini ternyata sudah terjadi balik ke tahun 2014 lalu.

KPK kini telah menyelesaikan penyidikan kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC  oleh  Garuda Indonesia (Persero).

Kasus yang membebani Garuda ini akan masuk masa persidangan.  Dua tersangka pengadaaan 50 mesin Garuda ini adalah mantan direktur utama Garuda Emirsyah Satar dan Soetikno Soedargo pengusaha yang juga pemilik perusahaan Mugi Rekso Abadi.

Dalam kasus  pembelian mesin Garuda ini, mantan direktur utama Garuda Indonesia, Emirsyah diduga menerima suap sebesar €1,2 juta dan US$180.000 atau senilai total Rp 20 miliar serta dalam bentuk barang senilai US$ 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

Perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce diduga memberikan suap atas pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 untuk Garuda Indonesia.

Pemberian suap atas pembelian pesawat Garuda itu itu dilakukan melalui Soetikno Soedarjo,  beneficial owner  Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura. Ini adalah perusahaan perantara atas pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS untuk Garuda.

Ketidakcocokan laporan keuangan Garuda

Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar US$ 809.850 tahun 2018 .

Kinerja Garuda ini setara Rp 11,33 miliar.  

Capaian kinerja Garuda Indonesia ini melonjak tajam dibanding 2017.

Garuda Indonesia tahun 2017 tercatat merugi US$216,5 juta.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Garuda yang digelar 24 April 2019, dua komisaris Garuda yakni, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria tidak setuju atas laporan keuangan Garuda Indonesia tersebut.

Mereka keberatan dengan pengakuan pendapatan Garuda Indonesia atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dengan PT Citilink Indonesia, anak usaha Garuda.

Hanya manajemen Garuda Indonesia saat itu sudah mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US$239,94 juta. 

Perincian pendapatan Garuda Indonesia itu, antara lain sebesar US$28 juta merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari Sriwijaya Air

. Padahal, pendapatan Garuda itu masih dalam bentuk piutang atau tagihan bagi Garuda Indonesia.

Atas laporan keuangan Garuda ini, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun tangan. Kemenkeu bahkan sudah menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, sebagai auditor laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

Ada dua sanksi Kemenkeu atas kantor akuntan publik yang mengaudit  keuangan Garuda Indonesia yakni  pembekuan Izin selama 12 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhadap AP Kasner Sirumapea.

OJK juga menjatuhkan sanksi ke Garuda Indonesia sebagai emiten, direksi, dan komisaris secara kolektif.

Sebagai emiten, Garuda  dikenakan denda Rp 100 juta.

Direksi yang tanda tangan laporan keuangan Garuda Indonesia dikenakan masing-masing Rp 100 juta.

Secara kolektif direksi dan Komisaris Garuda Indonesia minus yang tidak tanda tangan, dikenakan kolektif Rp 100 juta.

Garuda Indonesia juga diminta untuk menyajikan lagi (restatement) laporan keuangan tahun buku 2018.

Denda Rp 190 miliar oleh Pengadilan Australia

Pada 30 Mei 2019, bertempat di Pengadilan Federal Australia menjatuhkan hukuman denda A$19 juta atau sekitar Rp190 miliar kepada Garuda Indonesia.

Garuda Indonesia dianggap terlibat dalam dalam praktik kartel dengan maskapai lainnya dalam mengatur pengiriman kargo.

Pengadilan menemukan, antara 2003 dan 2006, Garuda Indonesia setuju untuk melakukan kesepakatan yang menetapkan harga keamanan dan biaya tambahan bahan bakar.

Selain itu, Garuda Indonesia disebut setuju dan melakukan kesepakatan terhadap biaya bea cukai dari Indonesia.

Selain Garuda,14 maskapai lain yang juga didenda pengadilan Australia, seperti Air New Zealand, Qantas, Singapore Airlines, dan Cathay Pacific. Totalnya mencapai A$130 juta.

Rangkap Jabatan Direktur Garuda Indonesia

Dilansir dari kontan, pada tanggal 21 Januari 2019, hasil penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas  dugaan pelanggaran rangkap jabatan direksi Garuda Indonesia di susunan komisaris Sriwijaya Air keluar.

Hasilnya, nama Direktur Utama Garuda Indonesi Ari Askhara, Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, dan Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo ternyata juga menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sriwijaya Air, pasca Sriwijaya Air yang memutuskan bergabung menjadi bagian dari Garuda Indonesia Group.

Ketiga direksi Garuda Indonesia dan Citilink sudah diperiksa KPPU, termasuk Menteri BUMN Rini Soemarno yang akan diperiksa karena disebut-sebut sebagai pihakyang memerintahkan rangkap jabatan bagi dirreksi Garuda Indonesia Grup itu.

Ketiga direksi Garuda Indonesia ini diduga telah berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris apabila berada dalam pasar yang sama, keterkaitan erat di bidang yang sama, dan menguasai pangsa pasar yang menyebabkan terjadinya monopoli.

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul Garuda geger, ini 5 kasus mencengangkan di maskapai ini

Ikuti kami di
Editor: Ambar Purwaningrum
Sumber: KOMPAS
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved