Turis Asing Kini Dilarang Ngekos di Badung, Bali

Seiring dengan peraturan yang berlaku, pemilik kos di Badung, Bali dilarang menerima turis asing yang mau tinggal di kos.

Turis Asing Kini Dilarang Ngekos di Badung, Bali
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Ilustrasi turis di Pantai Kuta, Bali. 

TRIBUNTRAVEL.COM - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali melarang turis asing yang datang ke Badung tinggal di rumah kos.

Larangan ini berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pendaftaran Kembali, dan Penyesuaian Izin Pengelolaan Rumah Kos.

Pada Perbup ini juga mengatur aspek legalitas, pengendalian, serta pengawasan terhadap rumah kos yang mengatur hak dan kewajiban pengelola maupun penghuni kos.

Karenanya selain melarang turis asing untuk ngekos, pemilik kos juga dilarang menerima turis asing yang ingin ngekos.

Turis asing kini dilarang ngekos di Badung, Bali.
Turis asing kini dilarang ngekos di Badung, Bali. (Tribun Bali/Prima)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan Perbup 35 Tahun 2019 ini merupakan aturan pelaksanaan atau turunan dari Perda Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rumah Kos.

Perbup ini menekankan pada aspek legalitas, pengendalian, serta pengawasan pengelolaan termasuk penghuni rumah kos.

“Perbup ini tidak ada mengatur tentang pengenaan pajak. Soal pengenaan pajak telah diatur dalam Perda 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel,” tegasnya, Selasa (8/10).

Uniknya Trunyan di Bali, Mayat Hanya Diletakkan di Atas Tanah

Backpakeran ke Bali? 6 Tempat Wisata di Gianyar Ini Seru untuk Dikunjungi

Liburan Artis - Tamara Bleszynski Asyik Berenang Bareng Kenzou di Resor Mewah Ubud, Bali

Pada Perda 15 Tahun 2011 tersebut juga dinyatakan rumah kos yang dikenakan pajak memiliki lebih dari 10 kamar, karena sudah dikategorikan sebagai hotel.

Dalam Perbup 35 yang dikategorikan rumah kos dengan jumlah paling sedikit 5 kamar, paling banyak 15 kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal satu bulan.

Menurut Agus Aryawan, terbitnya Perbup 35 ini tak lepas dari kondisi riil di lapangan.

Ada Pasal Kontroversial di RKUHP, Pemprov Bali Imbau Wisatawan Tetap Tenang

Reuni Miss Universe 2015 Berlangsung di Bali, Dihadiri 14 Finalis dari Berbagai Negara

Deretan Tempat Wisata Gratis di Bali Cocok untuk Liburan Akhir Pekan

Saat ini rumah kos menjamur di wilayah Badung tanpa memiliki aspek legalitas atau izin, sehingga sulit dilakukan pengawasan.

Terlebih ada kencendrungan saat ini banyak turis asing memilih tinggal di rumah kos dibandingkan dengan hotel, dengan pertimbangan biaya yang lebih murah.

“Dalam Perbup ini dengan tegas melarang warga negara asing (WNA) tinggal di rumah kos,” katanya.

Dengan diterbitkannya Pergub 35 tersebut, sasaran yang hendak dicapai adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, menghindari penyalahgunaan rumah kos untuk fungsi hotel atau sarana akomodasi pariwisata.

Melalui Perbup ini pula diharapkan tingkat hunian hotel tidak menurun.

Panorama langit dan laut di Pantai Kuta, Bali Jumat (17/2/2017).
Panorama langit dan laut di Pantai Kuta, Bali Jumat (17/2/2017). (KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ)

Wajib Punya Izin

Agus Aryawan juga mengatakan dalam Perbup 35, pemilik rumah kos diwajibkan untuk memiliki izin.

Adapun izin yang dikeluarkan akan berlaku selama 5 tahun, dan pengelola rumah kos diwajibkan untuk kembali mengurus atau mendaftarkan ulang izinnya.

“Izinnya berlaku selama lima tahun. Setelah lima tahun mereka (pemilik kos, red) wajib melanjutkan atau mendaftarkan ulang izinnya,” ungkapnya.

Untuk bisa mendapatkan izin rumah kos, pemohon harus melengkapi sejumlah persyaratan.

Di antaranya, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nomor Induk Berusaha (NIB), informasi tata ruang (berwarna), fotokopi Izin Lingkungan/Rekomendasi UKL/UPL, fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan surat pernyataan kebenaran dokumen.

Bahaya di Balik Keindahan Devils Tear Nusa Lembongan Bali

Ayam Betutu, Makanan Khas Bali yang Sering Bikin Penasaran Turis Asing

6 Kelakuan Turis Asing di Bali yang Viral di Medsos, Ada yang Rusak Patung Catur Muka

Dijelaskan, jika rumah kos tidak dilengkapi dengan izin, keberadaan rumah kos akan merugikan sarana akomodasi pariwisata yang sudah ada.

Pasalnya banyak ditemukan wisatawan yang kos dan tidak dikenakan pajak.

“Nanti yang rugi itu adalah hotel, maupun villa yang sudah resmi. Sehingga wisatawan memungkinkan untuk tinggal di rumah kos, dan bisa menghilangkan potensi pajak yang ada,” katanya.

Untuk diketahui, aspek pengawasan pada Perbup 35 ini terdapat pada Bab V Kewajiban Pengelola Rumah Kos dan Tata Tertib Penghuni Rumah Kos.

Penghuni rumah kos juga harus memenuhi sejumlah peraturan di antaranya wajib memiliki identitas yang lengkap dari daerah asal dan mentaati aturan tertib administrasi kependudukan.

Setiap penghuni rumah kos melapor paling lama 1x24 jam kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan dengan didampingi oleh pengelola rumah kos.

Setiap penghuni rumah kos yang mengajak tamu menginap wajib melapor paling lama 1x24 jam kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan dengan didampingi oleh pengelola rumah kos, serta sejumlah aturan lainnya seperti dilarang melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

Begitu juga pengelola rumah kos bertanggung jawab secara keseluruhan atas segala aktivitas yang terjadi di dalam rumah kos khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan serta tidak menyewakan rumah kos kurang dari 1 (satu) bulan.

Setiap bulan pemilik rumah kos melaporkan secara tertulis jumlah dan identitas penghuni kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan setempat.

Berikutnya, mencegah rumah kos sebagai tempat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, meminta identitas dan mengajak penghuni baru untuk melapor paling lama 1x24 jam kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan setempat, memberitahukan paling lama 1x24 jam setelah kedatangan kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan setempat apabila menerima tamu yang menginap, dan melarang warga negara asing tinggal di rumah kos.

Selain itu, rumah kos yang ada di Badung juga akan dikenakan pajak 10 persen dari hasil sewa kamar.

Rumah kos mewah atau sederhana sama-sama kena pajak 10 persen.

“Kalau kos mewah dan mahal, mungkin pajak mereka lebih banyak bayar, yang jelas pemotongannya 10 persen. Karenanya pemilik rumah kos sekarang wajib mengurus izin operasional atau pengelolaan rumah kos,” jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Resmi, Pemkab Badung Larang Turis Ngekos, Rumah Kos Bakal Kena Pajak 10 Persen.

Ikuti kami di
Editor: Kurnia Yustiana
Sumber: Tribun Bali
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved