lihat foto
Laporan Wartawan TribunTravel.com, Rizki A Tiara
TRIBUNTRAVEL.COM - Pajak merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi suatu negara.
Bagaimana tidak, pajak merupakan satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara.
Sehingga bisa dibilang, setiap orang yang lahir di negara tertentu pasti harus membayar pajak.
Meski beberapa negara memang tidak mengenakan pajak bagi penduduknya, seperti Qatar, Arab Saudi, dan Monako.
Bagi negara yang menetapkan penduduknya untuk membayar pajak, ada beberapa hal dan barang yang dikenai pajak.
Seperti pendapatan, kendaraan bermotor, dan lainnya.
Namun, ada beberapa negara yang mengenakan pajak terhadap hal-hal tak biasa untuk dikenai pajak lho.
Seperti 5 negara yang dirangkum TribunTravel.com dari laman listverse.com berikut.
1. Media Sosial
Uganda memperkenalkan pajak media sosial pada 1 Juni 2018.
Pajak yang sangat kontroversial ini mengharuskan warganya yang menggunakan situs media sosial dan aplikasi seperti Whatsapp, Facebook, dan Twitter untuk membayar 200 shilling atau setara Rp 728 per satu hari penggunaan.
Warga negara tidak diharuskan membayar pajak pada hari-hari ketika mereka tidak menggunakan aplikasi atau situs media sosial.
Yoweri Museveni, presiden Uganda, menyatakan pajak itu diperlukan untuk melawan ancaman persebaran gosip di media sosial.
Ketika pertama kali mempromosikan pajak ini beberapa bulan sebelumnya, Yoweri menyatakan uang yang didapat dari pajak akan memungkinkan negara untuk 'mengatasi konsekuensi bergosip.'
Pajak ini tidak populer di Uganda karena warga menganggap pemerintah melanggar kebebasan berekspresi mereka.
Pengenalan pajak media sosial bukan pertama kalinya Yoweri dikritik.
Pada 2016, ia menangguhkan semua akses ke situs media sosial selama pemilu karena adanya klaim orang-orang menggunakannya untuk menyebarkan kebohongan.
2. Anjing
Apakah kamu tinggal di Swiss dan memiliki seekor anjing?
Kalau iya, sebaiknya kamu membayar pajak anjing tahunan.
Karena jika tidak, anjing peliharaanmu bisa ditembak.
Pajak ini tidak memiliki bunga tetap dan masih tergantung pada ukuran hewan.
Tergantung pada wilayahnya, anjing pemandu dan penyelamat masih bisa dibebaskan atau memenuhi syarat untuk mendapat pengurangan pajak.
Seperti yang bisa diduga terkait pajak apa pun, terkadang orang tidak mau membayarnya.
Untuk memastikan kepatuhan warga, pemerintah desa Reconvilier, yang memiliki 280 anjing, mengancam akan menembak setiap anjing yang pemiliknya menolak membayar pajak.
Pada saat itu, pajak di setiap wilayah rata-rata senilai 48,50 dolar AS atau sekitar Rp 673 ribu per tahun.
Otoritas kota tidak mengeluarkan ancaman untuk membunuh anjing-anjing di sana.
Sebuah undang-undang dari tahun 1904 sebenarnya mengizinkan pemerintah membunuh anjing yang pemiliknya menolak membayar pajak.
Anjing-anjing dari pemilik yang mangkir pajak dibunuh sejak saat itu hingga tahun 1960an, tahun ketika hukum itu melonggar.
Namun, Desa Reconvilier kekurangan pendapatan sehingga memaksa pihaknya untuk kembali pada penetapan hukum tersebut.
Ironisnya, Pierre-Alain Nemitz, ketua dewan mulai menerima ancaman dibunuh setelah dewan desa mengeluarkan ketentuan penembakan anjing yang pemiliknya mangkir pajak.
3. Smartphone dan tablet
Pada 2013, Prancis sedang mempertimbangkan pengenalan pajak khusus smartphone dan tablet.
Pajak ini senilai 1 persen dari harga gawai atau perangkat tersebut.
Nantinya, uang dari pajak akan digunakan untuk membiayai pembuatan film, musik, dan foto Prancis.
Pajak ini didasarkan pada kebijakan pengecualian budaya yang diperkenalkan pada 1993.
Di bawah kebijakan itu, para penyiar Prancis diharapkan membayar pajak budaya untuk membiayai dan mempromosikan proyek-proyek budaya Prancis.
Namun, dengan menjamurnya Internet, banyak penyiar yang melewati media tradisional radio untuk menjangkau audiens mereka.
Hal ini berarti mereka tidak membayar pajak, yang dimaksudkan untuk melindungi budaya Prancis dari pengaruh film AS.
Pajak yang diusulkan dimasukkan dalam undang-undang anggaran yang akan dipertimbangkan parlemen Perancis pada November 2013.
Namun, tidak ada lagi berita apakah ketentuan pajak smartphone dan tablet itu disahkan.
4. Ilmu Sihir
Ilmu sihir dan ramal-meramal adalah bisnis besar di Rumania, di mana banyak orang masih percaya pada takhyul.
Namun, bisnis itu tidak diakui oleh pemerintah dan, dengan demikian, tidak dikenakan pajak.
Meski begitu, hal ini berubah ketika Rumania mengalami resesi.
Untuk menghasilkan lebih banyak uang, pemerintah mengenakan pajak atas beberapa pekerjaan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak.
Termasuk profesi kontroversial seperti ahli sihir, peramal nasib, dan astrologi.
Serta pekerjaan lainnya seperti instruktur menyelam, valet, dan pembalsem.
Menurut undang-undang baru, semua jenis pekerjaan ini diharuskan membayar 16 persen dari total pendapatan mereka sebagai pajak.
Ketentuan pajak ini mendapat pro dan kontra di kalangan para penyihir Rumania.
Ada beberapa yang melihat pajak itu sebagai pengakuan resmi atas pekerjaan mereka oleh pemerintah.
Sementara, ada juga yang tidak setuju.
Mereka menolak ketentuan pajak baru ini dan mengancam akan melemparkan mantra sihir pada pemerintah.
Para penyihir memperingatkan bahwa mereka akan berkumpul di ujung Sungai Danube dan melemparkan tanaman mandrake ke dalam air untuk mengutuk para politisi yang telah menetapkan pajak ini.
