lihat foto
TRIBUNTRAVEL.COM - Pemerintah Nepal melarang pendakian solo (sendiri) ke Gunung Everest tanpa pendamping serta melarang para disabilitas (double amputee dan tunanetra) yang tidak memiliki surat keterangan kesehatan.
Regulasi tersebut diberlakukan sebagai salah satu bagian untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan kematian di Gunung Everest.
"Peraturan regulasi gunung dibuat untuk meningkatkan keamanan para pendaki dan telah menjadi usaha Departemen Pariwista untuk berfungsi secara independen,” tutur Maheshwar Neupane selaku Sekretaris Pariwisata kepada Kathmandu Post seperti dilansir dari CNN Travel.
Regulasi ini diketahui akan mulai berlaku saat musim pendakian di Gunung Everest tahun 2018.
Berdasarkan data yang telah dirangkum CNN Travel, diperkirakan sebanyak 600 orang setiap tahunnya telah melakukan perjalanan ke Nepal dengan harapan bisa mencapai puncak Everest.
Kemudian, pendakian Gunung Everest menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara.
Namun dibalik keuntungan yang diraup, keamanan pendaki pun menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus.
Setidaknya, terdapat enam pendaki yang meninggal di gunung di tahun 2017, termasuk termasuk Vladimir Strba pria berusia 50 tahun yang jatuh sakit di dekat puncak Kolta Selatan pada bulan Mei 2017.
Diketahui bahwa sejak 1920, 300 pendaki tewas saat melakukan pendakian Gunung Everest.
Salah satu penyebab utama terjadinya kematian adalah penyakit gunung dan longsoran es yang menimpa pendaki.
Regulasi baru ini memunculkan pro dan kontra kritik dari para pendaki lain.
Kemunculan regulasi ini dilihat sebagai suatu bentuk diskriminasi terhadap kaum disabilitas dan hak asasi manusia.
Pihak pemerintah Nepal diharapkan untuk bisa mendorong kaum disabilitas untuk keluar dari zona nyaman mereka, mengeksplorasi diri mereka sendiri bukannya melarang mereka melakukan sesuatu.
Berita ini sebelumnya telah dimuat di Kompas.com dengan judul Tahun 2018, Pemerintah Nepal Larang Pendakian Solo ke Gunung Everest.
